Transportasi massal Kota Bandung – sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Provinsi Jawa Barat – disebut pengamat “tertinggal jauh” dari daerah lain.

Beritamilenial– Pakar transportasi dari ITB, Sonny Wibowo, mengatakan jika situasinya tidak berubah dalam 10 tahun ke depan, “Bandung bakal kolaps” dari sisi kemacetan dan menjadi kota yang tidak nyaman dihuni.

Menanggapi kritikan warganet, Ridwan Kamil, berkata Bus Rapid Transit (BRT) bakal menjadi solusi kendati proses konstruksi baru akan dimulai tahun 2023.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, ramai diperbincangkan warganet di media sosial Twitter setelah dikritik akun @outstandjing soal biaya pembangunan Masjid Al Jabar yang memakan anggaran belanja daerah sebesar hampir Rp1 triliun.

Menurut dia, dana sebesar itu sebaiknya dipakai untuk kepentingan semua orang seperti angkutan massal.

Cuitan itu pun sebelumnya menanggapi unggahan seorang warganet di Bandung @R_dega46 yang terjebak di tengah kemacetan di sekitaran jalan dekat masjid yang baru diresmikan pada akhir Desember lalu itu.

Hingga Kamis (05/01) cuitan itu disukai 6.680 akun, di-retweet 2.386 kali, dan dikomentar 357 pengguna Twitter.

Oleh Ridwan Kamil, salah satu rangkaian cuitan @outstandjing di Twitter dibalas di Instagramnya. Ia berkata, penggunaan dana negara itu adalah kesepakatan bersama, dibahas dengan musyawarah bersama rakyat lewat forum Musrenbang.

Namun sejumlah pengguna media sosial di Twitter menilai kebijakan untuk transportasi publik, banjir, dan kemacetan harus menjadi prioritas.

Seperti yang diutarakan @alanseptyawan, “Sebagai warga Jawa Barat, kayaknya skeptis untuk punya moda transportasi yang bagus dan terintegrasi antarkota/kabupaten kalau ibukota provinsinya aja begitu. Bodebek saja bisa ada KRL karena kota penyokong Jakarta.”

Ada juga akun @Agunghdyttpk, “Padahal Rp1 triliun bisa dipakai buat penanganan kejahatan malam di Jabar, transportasi umum sampai ke pelosok, penanganan banjir.”

Kemudian akun @_milit_ berkata “Sedih masalah angkutan umum ini. Di beberapa tempat angkutan umum semakin berkurang dan ada yang hilang, mau enggak mau harus punya kendaraan pribadi atau naik taksi online/ojol.”

Kejengkelan warga Bandung terhadap transportasi publik

Pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Sonny Wibowo, mengatakan transportasi publik Kota Bandung “tertinggal jauh” dari kota metropolitan lain seperti Jakarta.

Ini karena transportasi massal yang sekarang beroperasi disebut “tidak ada kemajuan bahkan tidak dikelola dengan baik” sehingga ditinggalkan penumpang dan akhirnya banyak yang beralih menggunakan kendaraan pribadi.

Transportasi massal di kota Bandung masih didominasi angkutan kota (angkot) berwarna-warni. Selain angkot, ada sejumlah bus serta kereta rel diesel (KRD) yang menghubungkan wilayah kota dengan kabupaten.

Sonny mencontohkan Trans Metro Bandung yang dioperasikan sejak tahun 2011/2012. Konsepnya mirip TransJakarta. Sayangnya, kata dia, jumlah bus dan rute yang dilayangi bus ini kian menyusut.

Kemudian ada Trans Metro Pasundan yang melayani wilayah Bandung Raya. Namun, menurutnya, transportasi ini pun tak terlalu banyak kemajuan sebab beberapa koridor dihentikan karena ditolak sopir angkot.

Sementara itu, jumlah angkot di Kota Bandung saat ini hanya tersisa 2.000-an dari sebelumnya ada 5.000-an.

Kondisi yang sama juga terjadi pada Boseh atau penyewaan sepeda. Sejak diluncurkan pada tahun 2017, kualitasnya makin lama makin turun, ucapnya.

“Dalam lima tahun terakhir ini [transportasi massal] semuanya tidak berjalan dengan maksimal. Di saat angkutan umum terpuruk, alih-alih pemkot Bandung mengangkatnya, cenderung membiarkan. Akhirnya kebutuhan pergerakan masyarakat kembali ke motor atau mobil,” jelas Sonny.

Dilansir dari data Kota Bandung Dalam Angka BPS pada 2021, jumlah kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat sudah mencapai 1,5 juta unit.

Bandung pun pernah dinobatkan sebagai kota termacet di Indonesia dalam survei Asian Development Bank (ADB). Menurut Sonny, penyebabnya karena kepala daerahnya tidak pernah memulai langkah untuk menata angkutan umumnya.

“Semua berhenti di keinginan doang, tidak dilaksanakan. Padahal dulu ide-idenya bagus, ada kereta gantung, metro kapsul, kereta ringan atau LRT, terakhir mau ada trem tapi pakai sensor bukan rel. Itu pun nggak jadi, cuma konsep aja.”

Itu mengapa, kata dia, kejengkelan warga soal transportasi umum di Bandung sudah bertumpuk sejak 10 tahun lalu.

Padahal, sejumlah negara seperti Inggris, Jerman, dan Eropa sempat mengajukan program kerja sama soal transportasi massal dan pengembangan kota. Namun entah mengapa tak pernah terealisasi.

‘Bandung bakal kolaps’

Sonny Wibowo mengatakan solusinya tergantung pada kemauan politik kepala daerah. Sebab meskipun anggaran daerah yang dimiliki tidak besar, asalkan ada ketegasan dari wali kota atau gubernur maka kebijakan membuat transportasi massal yang bagus bisa dilaksanakan.

Sebelumnya ia berharap Ridwan Kamil bakal membuat perubahan karena pernah menjabat sebagai wali kota dan kini sebagai gubernur. Kala menjabat wali kota pada 2017, dia sempat menggulirkan wacana pembangunan kereta ringan atau LRT.

“Saya berharap Ridwan Kamil dari wali kota naik jadi gubernur bisa memperjuangkan transportasi publik, tapi sampai jabatannya mau habis enggak jalan-jalan juga konsep perencanaan angkutan umum massalnya,” imbuhnya.

Ia pun memperkirakan jika situasinya tidak berubah dalam 10 tahun ke depan, maka Bandung sebagai kota metropolitan bakal kolaps atau menjadi kota yang tidak nyaman dihuni.

Dampaknya, menurut Sonny, warganya gampang stres karena tekanan di jalanan.

Seperti apa respons Ridwan Kamil?

Menjawab kritikan soal transportasi massal, Ridwan Kamil melalui akun Instagram-nya mengatakan, transportasi massal Bandung Raya sedang dalam proses implementasi yang dinamakan Bus Rapid Transit (BRT).

Kata dia, proses konstruksi BRT line yang merupakan kombinasi dari bus listrik, kereta ringan atau Light Rapid Transit serta kereta gantung (cable car) akan dimulai tahun 2023.

Ia juga menjelaskan, membuat transportasi massal di Bandung Raya tidak mudah karena ada “dinamika” menyatukan kesamaan hak dan tanggung jawab dari lima kabupaten/kota agar sama-sama berkontribusi.

“Wilayah cekungan Bandung ini butuh payung hukum yang komprehensif bersama para wali kota dan bupati,” ucapnya.

“Berproseslah yang namanya Badan Pengelola Cekungan Bandung (CPCB) yang CEO-nya akan dilantik dalam waktu dekat. Kewenangannya ada tiga: koordinasi tata ruang, masalah air dan banjir serta transportasi massal.”

“Jadi urusan transportasi massal bukan tidak dikerjakan,” sambungnya.

Rencananya BRT melayani lima koridor di Bandung Raya. Adapun satu koridor akan memakai bus berbasis listrik.