Tiga generasi perempuan eks pengungsi Timor Timur hidup dalam ketidakpastian selama 23 tahun terakhir, usai referendum Timor Timur pada 1999. Masalah ekonomi, masa depan anak-anak dan lahan menjadi sumber kegelisahan. Ini adalah kisah mereka.

Beritamilenial– Waktu mendekati pukul 10 pagi, Natalia Martins sedikit merapikan diri dan meraih ponsel jadul yang ada di meja ruang tamu.

Dia mengajak saya untuk menjemput putrinya di fasilitas pendidikan anak usia dini, tak jauh dari tempat tinggalnya di permukiman eks pengungsi Timor Timur di Atambua, Belu, Nusa Tenggara Timur.

Natalia sendirian mengurus dan menafkahi putrinya, Aprilia Akila Prada yang berusia empat tahun.

Ayah anak tersebut tak tentu rimbanya setelah memutuskan merantau ke Kalimantan, ketika kandungannya baru berusia lima bulan.

Kala itu, perempuan yang akrab disapa Nata tersebut masih berusia 22 tahun.

Kini, di usia yang terbilang masih muda, 26 tahun, Natalia menanggung tanggung jawab besar membesarkan anak sendirian.

Namun dia berusaha tetap tegar.

“Dari kecil orang tua sudah ajarkan memang, harus bertanggung jawab. Sebelum ada suami, saya kerja jual sayur, jadi saya bisa cari uang,” tutur Nata ketika saya temui di rumahnya di Atambua, akhir Juli lalu.

“Tapi susah cari uang karena saya harus membesarkan anak saya sendiri, apalagi kalau dia sakit,” ujarnya kemudian.

Tampak gundah terpancar dari wajahnya.

Sejak duduk di bangku sekolah dasar, Nata membantu sang ibu, Juliana dos Santos, berjualan sayur demi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya yang mengungsi dari Ermera di Timor Timur, usai jajak pendapat pada 1999.

Jajak pendapat yang digelar pada 30 Agustus 1999 itu memutuskan Timor Timur lepas dari Indonesia.

Imbasnya, warga pro-integrasi yang kalah terpaksa hengkang ke wilayah Indonesia.

Kala itu, ada sekitar 250.000 warga Timor Timur yang mengungsi ke Timor Barat.

Beberapa dari mereka kemudian kembali ke Timor Leste, sebagian direlokasi ke beberapa daerah.

Namun, banyak dari mereka masih tinggal di sejumlah permukiman eks pengungsi di Nusa Tenggara Timur.

Selama 23 tahun setelah jajak pendapat, mereka tak lagi berstatus sebagai pengungsi, melainkan warga negara Indonesia.

Namun masalah ekonomi, pendidikan, dan lahan masih mendera mereka.

Kepada saya, Natalia mengungkap apa yang ia rasakan selama lebih dari dua dekade terakhir.

“Sedih, lihat orang tua harus pikul ember, junjung ember, terus jalan keliling. Sedih, soalnya kami sudah besar semua, [tapi] mau kerja susah,” dia tak kuasa menahan tangisnya ketika mengutarakan hal tersebut.

Juliana, Natalia, dan Aprilia adalah tiga generasi perempuan eks pengungsi Timor Timur yang dalam diam, hidup dengan ketidakpastian. Ini adalah kisah mereka.

‘Kami lari ketika ada perang’

Natalia baru berusia tiga tahun ketika keluarganya memutuskan mengungsi ke Timor Barat, bagian dari Nusa Tenggara Timur.

Kala itu, keluarganya adalah bagian dari sekitar 21,50% warga Timor Timur yang memilih opsi tetap bergabung dengan Indonesia saat jajak pendapat pada 30 Agustus 1999.

Sebanyak 78,50% suara memilih opsi merdeka.

Dengan hasil tersebut, Timor Timur resmi lepas dari Indonesia dan untuk sementara berada di bawah otoritas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Baru pada 20 Mei 2002, Timor Timur yang berganti nama menjadi Timor Leste secara resmi dideklarasikan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Warga pro-integrasi lalu angkat kaki dan mengungsi ke wilayah Indonesia.

Rangkaian insiden kekerasan terjadi di beberapa wilayah Timor Timur kala itu.

“Kami datang, larinya itu pas ada perang [di Timor Timur],” katanya.

Tak banyak yang ia kenang tentang pengungsian keluarganya, yang dia ingat di masa kecilnya, dirinya tinggal di bawah terpal dan di rumah susun berbahan tripleks.

“Rumah susun sudah dibongkar, soalnya pakai tripleks. Kalau hujan dia rusak.”

“Sejak rumah susun rusak, kami keluarga usahakan begini saja, beli bebak terus buat begini saja,” kata Nata sambil memperlihatkan rumahnya yang berdinding bebak dan beratap seng.

Di rumah itu, Nata berbagi hidup dengan sembilan saudaranya yang lain.

Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, ibunya keliling berjualan sayur, sementara ayahnya memotong kayu.

“Kadang sampai baku pukul. Soalnya mama harus jual sayur, beli beras untuk kami.”

“Kadang sampai makan saja tidak cukup, harus berbagi. Biar sedikit-sedikit tapi semua harus dapat,” tuturnya menceritakan bagaimana rasanya menghabiskan masa kecil bersama saudaranya.

Ketika berusia 13 tahun, Nata mulai membantu sang ibu berjualan sayur.

Sama seperti sang ibu, Natalia menjajakan sayur yang ia junjung di dalam ember, dengan berjalan kaki berkeliling kota Atambua.

Pekerjaan itu dia lakukan sambil membagi waktu antara sekolah di siang hari.

“Kalau pagi dari jam 6 sampai 10, kalau sore jam 5 pulangnya jam 7 kadang jam 8.”

“Kadang tidak sempat belajar karena capek,” akunya.

Tak seperti tiga kakaknya yang putus sekolah, Nata menuntaskan pendidikan di sekolah menengah atas.

Namun, asanya untuk melanjutkan studi ke universitas buyar.

“Soalnya orang tua tidak mampu jadi lepas saja, berhenti.”

Alih-alih menempuh pendidikan tinggi, kini Natalia harus membesarkan putri semata wayangnya, sendirian.

Seringkali terbesit pikiran buruk di kepalanya bahwa anaknya akan bernasib sama sepertinya dirinya, namun dia terus berusaha optimistis tentang masa depannya dan putrinya.

“Semoga kedepannya dia tidak putus sekolah.”

“Pasti bisa. Semoga kedepannya saya bisa membantu orang tua, supaya anak saya tidak terlantarkan.”

Dia kini berjualan bensin eceran di pinggir jalan, di seberang Taman Makam Pahlawan Seroja di Atambua.

Nata dan Aprilia berbagi rumah dengan ayah dan ibunya, serta keluarga kakaknya yang terletak di belakang makam tersebut.

‘Mau harap kepada siapa?’

Natalia akhirnya tiba kembali di rumah setelah menjemput Aprilia dari sekolah.

Mulanya bocah kecil yang akrab dipanggil Ina itu malu-malu ketika saya dekati. Tapi lama-lama, bocah itu mulai akrab.

Setibanya di rumah, bocah itu langsung menyalami nenek dan kakeknya.

Rupanya Juliana telah kembali dari berkeliling puluhan kilometer di sekitar Kota Atambua.

Dia menjajakan sayuran di dalam ember yang ia letakkan di kepalanya, dengan berjalan kaki.

Tampak peluh di wajahnya, tapi dengan ramah ia menyapa saya.

Berbeda dengan perempuan Timor kebanyakan yang mengenakan tais, atau kain tenun dalam bahasa Tetun, Juliana mengenakan kain jarik dan kebaya modern ala perempuan di Jawa.

“Hari ini jualan habis tidak?” tanya saya kepadanya.

“Tidak, tidak habis,” jawab Juliana dengan suara lirih.

Sayuran yang tak laku dia jual, lalu dibawanya ke dapur yang terpisah dari rumah. Bersama menantunya, dia mengolahnya untuk makan siang nanti.

Juliana lalu menuturkan kisah tentang kesehariannya dalam bahasa Tetun.

“Ne mak hanesan ne. Lor loron mak  mai sai hanesan hela ne deit, ami lao ba buka moris ne’e maka faan modo deit.” 

(“Ini yang  sama tiap hari kejadian  seperti  ini saja, kami jalan mencari hidup dengan menjual sayur saja.”)

Setiap pagi Juliana mengawali hari dengan berbelanja sayur di pasar pada jam 4 pagi.

Lalu, pada pukul 6 pagi, dia mulai menjajakan sayuran hingga sekitar pukul 10 pagi.

“Kami hidup seperti  ini. Air kami beli, makanan kami beli, tambah lagi anak-anak sekolah jadi tiap pagi butuh uang, jadi itu yang sedikit sulit.”

Tiga anak Juliana terpaksa putus sekolah karena minimnya biaya. Sementara tiga yang lain, kini masih duduk di bangku sekolah.

Sebelumnya, dia bisa mengandalkan suaminya yang bekerja membelah kayu.

Namun kini dia hanya bisa bertumpu pada dirinya dan anak-anaknya.

Harapan mos, harapan ba saida?

(Harapan juga, mau harap kepada siapa?)

Tumpuan harapan yang dimiliki oleh Juliana sekarang adalah pinjaman koperasi demi bertahan hidup.

“Pinjam koperasi, koperasi harian, mingguan, dapat bertahan sampai sekarang.”

Di usia senja, Juliana dirundung gelisah sebab rumah yang mereka tempati saat ini berdiri di lahan milik pemerintah. Dia khawatir suatu saat rumahnya akan digusur.

“Kita buat bagus (rumah), baru besok lusa orang meminta kita keluar aaaih…!” kata Juliana berseru, melontarkan ketakutannya.

‘Kami keluar dari Timor tak bawa apa-apa’

Faustina de Deus tengah menenun tais di ruang tengah rumahnya, rumah sederhana berdinding bebak di permukiman eks pengungsi Timor Timor di Haliwen, Atambua.

Dinding di rumahnya itu tampak miring karena sering diterpa angin.

“Rumah ini dibuat tahun 2010, karena tidak ada kawat atau apa untuk bertahan, makanya sudah miring,” tutur perempuan berusia 50 tahun ini.

Sambil terus menggerakkan kedua tangannya, dengan cermat dia memintal benang beragam warna cerah.

Itu adalah aktivitasnya sehari-hari ketika anak-anak dan cucunya bersekolah.

Di rumah ini, Faustina tinggal bersama empat anak dan dua cucunya, sebagian besar dari mereka di bawah umur.

Selain menjadi ibu rumah tangga, dia kini merangkap sebagai kepala keluarga sebab suaminya merantau ke Kalimantan sekitar lima bulan lalu.

23 tahun lalu, Faustina tiba di Haliwen mengikuti suaminya, anggota milisi Besi Merah Putih, yang eksodus dari Atsabe di Ermera, Timor Timur.

“Kami keluar ke Timor juga tidak bawa apa-apa, hanya gendong anak saja bawa dengan kunci, naik oto (mobil) , tidak bawa apa-apa.”

Sesampainya di Haliwen, dia kaget melihat pemandangan di sekelilingnya hanyalah semak belukar.

“Kondisi kami waktu turun ke sini kami tidak bisa injak kaki, di sini ada duri semua, tidak bisa injak kaki. Terus kita sakit lagi, panas,” kata Faustina.

Dia dan anak ketiganya dalam kondisi demam ketika sampai di pengungsian. Sayangnya, anak tersebut tak selamat.

Mulanya, Faustina diberitahu bahwa mereka hanya akan mengungsi selama tiga hari di Atambua.

Namun ternyata, 23 tahun kemudian, dia masih tinggal di sana.

“Sampai di sini, akhirnya [setelah] tiga hari tidak kembali ke Timor sampai 23 tahun ini,” kata Faustina sambil tertawa.

Perangainya yang ceria membuatnya tak memusingkan kemalangan yang ia alami.

Faustina sempat merantau selama empat tahun di Malaysia, namun pada 2010 memutuskan kembali ke Atambua.

Kini, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dia menjual tenun yang ia buat dan berjualan sayur di depan rumahnya.

Namun, menurutnya, itu tak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dirinya serta keempat anak dan dua cucunya yang masih sekolah.

Belum lagi, untuk pendidikan sekolah mereka.

Mau tidak mau, dia terpaksa utang pinjaman koperasi.

“Di sini kita hanya pinjam koperasi, mingguan dan harian, supaya putar buat makan dan minum.”

“Nanti koperasi mingguan dekat, kita pinjam harian supaya tutup [pinjaman] mingguan, begitu saja.”

“Bikin tais, jual sayur, nanti adu ayam. Pokoknya main segala macam supaya dapat uang to. Untuk hidup sehari-hari hanya begitu saja,” ungkap Faustina.

Ketika kami berbincang, putra bungsunya, Ramos Maria da Silva, tiba dari sekolah.

Berseragam sekolah dasar, bocah berusia 8 tahun ini langsung menghampiri dan menyalami tangan kami.

Sama seperti ibunya, dia sangat ramah dan memiliki pembawaan ceria.

Saya lalu tanya padanya aktivitasnya di sekolah tadi.

“Tulis dan baca, sudah,” jawabnya sambil malu-malu.

Saya lalu tanya apa cita-citanya jika sudah besar nanti.

“Polisi,” jawabnya singkat.

Jawaban yang sama juga dilontarkan oleh cucu perempuan Faustina, Victorina Maria Gonzalves Perrera, yang sama seperti Ramos, duduk di bangku kelas III SD.

“Ingin jadi polwan,” tuturnya.

Sedari tadi dia asyik bermain di halaman belakang rumah bersama Sisilia Maria Amaral, putri Faustina yang berusia 11 tahun.

Kedua bocah perempuan ini tampak seperti laki-laki dengan potongan rambut cepak dan pembawaan mereka yang tomboy.

Faustina bercerita bahwa ketiganya memiliki cita-cita yang sama karena ada tetangganya yang berprofesi sebagai aparat polisi.

“Ini cita-citanya juga baru SD, tidak tahu kedepannya cita-cita tercapai atau tidak, kita hanya doa saja, mama dan bapak berjuang cari rejeki,” ujarnya sambil menerawang jauh.

Saya lalu tanya pada Faustina, apa yang dia rasakan selama 23 tahun terakhir.

Sama seperti eks pengungsi kebanyakan, dia tinggal rumah yang berdiri di lahan pemerintah.

“Hanya pasrah saja, sampai kapan mau ada tempat tujuan yang tenang. Mau di sini terus, mau di surga, sudah tidak tahu lagi.”

“Jadi kita punya cerita selama 23 tahun di kamp ini ceritanya hanya bikin tais, bayar koperasi mingguan dan harian, tidak ada lain-lain lagi,” kata Faustina sambil tergelak. Terbesit kegelisahan dalam tawanya.

Dia mengaku tak bisa berharap banyak dengan kondisinya saat ini.

Dia hanya berharap dirinya selalu sehat agar bisa merawat anak dan cucunya yang masih kecil-kecil.

“Tapi ada satu lagi yang mama harap-harap, lebih baik mati sudah, tapi tidak mati-mati ini,” lagi-lagi, Faustina menyembunyikan kegelisahannya dalam gurauan.

“Karena terlalu susah makanya mama pikir lebih baik mati saja daripada hidup. Mati kan sudah lupa semua, pinjaman koperasi itu semua hangus sudah, lenyap.”

“Itu saja mama harap karena kita masuk ke sini bukan mau sendiri, kita ikut [milisi Besi] Merah Putih ke sini.”

Tapi bagi Faustina, yang selama 23 tahun hidup dalam ketidakpastian dan terpaksa utang pinjaman koperasi demi mencukupi kebutuhan sehari-hari, mengaku tak menyesal mengungsi dari Timor Timur ke wilayah Indonesia.

“Tidak menyesal, karena kita mau hidup dengan Indonesia ya tidak menyesal apa-apa.”

“Hanya kita pikirnya kita tinggal 23 tahun di kamp, coba kita diperhatikan sedikit buat kita tempat yang lebih baik sedikit untuk kita tinggal.”

‘Pertama ke sini saya merayap’

Saya berjumpa dengan Berta Marcal di rumahnya, di bagian lain permukiman eks pengungsi Timor Timor di Haliwen, yang terletak di seberang Bandara Atambua.

Sore itu dia dan kerabatnya tengah menenun di depan rumahnya. Dia lantas menghentikan aktivitasnya dan kami mulai berbincang.

“Awalnya dari Timor Leste sampai di sini kami menetap di sini, tapi susah dan senangnya saya sudah melewati semua. Pertama ke sini saya merayap, tidak bisa jalan,” tutur perempuan berusia 34 tahun itu.

Kecelakaan tragis tersambar petir di usia enam tahun, membuat kondisi tubuhnya lumpuh sebagian.

Selama bertahun-tahun dia terbaring lemah di tempat tidur.

Hingga ketika usai jajak pendapat tahun 1999, dia terpaksa mengungsi bersama nenek dan kakeknya dari Timor Timor ke Atambua.

Usianya baru 16 tahun saat itu.

Berta menuturkan alasan keluarganya mengungsi kala itu.

“Dari pada kita di Timor Timur nanti dibunuh orang, kasihan. Masa hidup masih panjang, daripada dipendekin oleh benda tajam, lebih baik kita ikut Indonesia.”

Ketika saya tanya apakah dirinya mengungsi karena paksaan atau sukarela, dia menjawab, “Tidak ada pemaksaan, kemauan sendiri. Karena takut mati.”

Saat itu, Berta sudah bisa bergerak dengan menggunakan tangan dan kaki kanannya, kendati tubuh bagian kirinya tak bisa bergerak.

“Sampai di sini saya berusaha mencari suster, pokoknya dari Timor Leste saya sudah berpikir, mudah-mudahan sampai Atambua ada orang yang bantu saya operasi kaki bisa berdiri dan jalan.”

“Karena kondisi saya sekarang ini kan pakai kaki dan tangan yang jalan. Ternyata sampai di sini cita-cita saya tercapai.”

Pada 2002, dia akhirnya menjalani operasi kaki di Manggarai, Nusa Tenggara Barat.

Kini, dengan menggunakan alat bantu jalan, dia bisa beraktivitas seperti orang kebanyakan.

Sehari-hari, Berta menjual tenun buatannya demi membantu mencari nafkah suaminya yang bekerja sebagai pengemudi ojek.

Selendang tenun buatannya dijual sekitar Rp25.000. Hasil dari jualan tenun, dia bagi untuk membeli beras dan membeli benang untuk ditenun.

Selain itu, dia juga harus mencukupi kebutuhan dua anaknya yang masih kecil.

Dia berharap, anak-anaknya bisa mengenyam pendidikan, tak seperti dirinya.

“Saya harus berusaha mereka sekolah, walaupun tidak sampai kuliah atau SMA, yang penting bisa tahu baca.”

“Jangan seperti saya yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis,” tuturnya.

Dengan kondisi fisiknya yang tak sempurna, Berta khawatir harapannya itu tak bisa terlaksana.

“Karena kondisi saya seperti ini, suatu saat saya kan tidak bisa bergerak lagi, mungkin anak-anak saya sampai SD atau SMP saja sudah putus sekolah karena saya tidak mampu.

‘Masa depan pengungsi timor timur sudah tidak ada lagi’

Putus sekolah menjadi masalah utama yang dihadapi anak-anak eks pengungsi Timor Timur.

Kondisi ekonomi orang tua yang tak mampu, membuat mereka harus berhenti sekolah ketika duduk di bangku sekolah menengah atau atas.

Mereka kemudian membantu orang tua mereka dengan bekerja, bahkan merantau hingga ke luar negeri.

“Jadi banyak anak yang belum cukup mereka usia kerja, karena sudah putus sekolah, biaya tidak ada, mau tidak mau mereka harus merantau,” ujar Edelina Suares Babo, eks pengungsi Timor Timor yang mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Santo Miguel di Haliwen.

Edelina menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak usia 3-6 tahun yang tinggal di permukiman eks pengungsi Haliwen.

Hal itu dia lakukan karena khawatir akan masa depan anak-anak eks pengungsi.

“Kondisinya sangat memprihatinkan, karena kalau mereka tidak sekolah dari awal dari PAUD, berarti mereka ke SD dan selanjutnya sudah terlambat.”

“Dari situ saya ingin memberikan pendidikan yang baik dari awal supaya ketika mereka sudah sekolah di SD mereka sudah dapat pendidikan dari PAUD,” terang Edelina. 

Namun sayangnya, kata Edelina, sangat sedikit pendidikan gratis bagi anak-anak pengungsi yang duduk di bangku SMP dan SMA.

Imbasnya, banyak dari mereka terpaksa putus sekolah dan beralih mencari nafkah untuk keluarganya.

“Karena sekarang mereka hanya pikirkan untuk cari uang, jadi untuk sekolah lagi sudah tidak bisa lagi.”

“Kalau mereka sekolah [lagi], mereka dapat uang dari mana kan sudah tidak bekerja lagi, jadi mau tidak mau mereka putus sekolah. Masa depan sudah tidak ada lagi,” kata perempuan berusia 36 tahun itu.

‘Arena perang berpindah’

Masalah ekonomi dan pendidikan anak, menjadi masalah utama yang membelenggu kehidupan para perempuan eks pengungsi Timor Timur selama 23 tahun terakhir, kata Suster Sesilia, dari Forum Peduli Perempuan dan Anak (FPPA) Atambua.

Sejak 1999, dia mengadvokasi para perempuan dan anak di Atambua, termasuk para pengungsi dari Timor Timur.

“Kalau ekonomi rendah berarti tidak bisa sekolahkan anak,” kata Suster Sesilia.

“Selain itu juga akses pekerjaan, akses untuk pekerjaan juga sulit bagi mereka karena cari pekerjaan di sini penduduk lokal saja setengah mati, apalagi pengungsi yang dianggap memang secara formal mereka Indonesia, tapi bagaimanapun dalam praktiknya masih dianggap yang lain,” ujarnya kemudian.

Hal lain yang membelenggu para perempuan eks pengungsi, lanjutnya, adalah kultur patriarki yang masih kental dalam budaya orang Timor.

Hal itu membuat para perempuan selalu berada di bawah kontrol laki-laki.

“Hampir semua itu ada, paksaan untuk dibawa, mau tidak mau harus ikut ke sini kalau mereka punya suami dan keluarga datang ke sini. Tinggal di sana juga bahaya pada saat itu, karena di sana juga baku bunuh,” terangnya.

Budaya patriarki itu akhirnya memicu sejumlah kasus kekerasan terhadap para perempuan di awal masa pengungsian pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an.

“Tidak hanya kekerasan seksual tapi juga hampir semua kekerasan. Itu suatu bentuk di mana mereka berpindah arena perang, dari arena perang di Timor Leste ke perempuan.”

Laporan tentang kekerasan terhadap para perempuan ini tertuang dalam buku bertajuk Perempuan dibawah Laki-Laki yang Kalah.

“Jadi arena perangnya berpindah, kepada perempuan yang ada di dekat-dekat mereka.”

Kendati begitu, Suster Sesilia berkata bahwa belakangan kekerasan terhadap para perempuan eks pengungsi jauh berkurang, terutama kekerasan seksual.

Namun, masih ada laporan sejumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

“Kalau KDRT penyebabnya macam-macam ya. Ada latar belakangnya, ada faktor pemicu, kadang mabuk lalu pukul istri. Ada macam-macam,” jelasnya.

Pemberdayaan perempuan, menurut Suster Sesilia, menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan taraf hidup para perempuan ini.

Maka dari itu, pihaknya memberikan sejumlah pelatihan kepada para perempuan, termasuk menenun, serta usaha kecil dan menengah.

“Kami kasih pemberdayaan, ada menenun, lalu ada yang jual di pasar, ada yang keliling jualan, ada yang jual bensin, ini kami kasih modal. Dari sini ada yang bisa sekolahkan anak,” cetus Suster Sesilia.

Saya menghubungi Dinas Sosial Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menanyakan tentang peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan bagi para perempuan eks pengungsi.

Namun, menurut Kepala Dinas Sosial NTT Jamaludin Ahmad, tak ada program khusus bagi mereka, sebab status mereka kini sebagai warga negara Indonesia (WNI) tak membuat mereka berbeda dengan WNI lain.

Dengan kondisi itu, para perempuan eks pengungsi Timor Timur harus bisa memberdayakan diri, dan jika tuntutan ekonomi kian menghimpit, mereka terpaksa bergantung pada utang pinjaman koperasi yang kian menjerat mereka.